Riau, LENSARIAUNEWS COM./-Perjuangan tim satgas investasi hukum terpadu terkait masalah ganti rugi lahan masyarakat di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis kurang lebih 77 Kepala Rumah Tangga yang terdampak atas adanya pembangunan jalan tol sudah mulai menuai titik terang.(Sabtu 1 Juni 2024)
Perjuangan demi Perjuangan telah ditempuh oleh masyarakat selama empat tahun lamanya, pada kesempatan kali ini “Sabtu 1 Juni 2024” dengan adanya kunjungan bapak RI 1 ke provinsi riau khususnya dikota, tim satgas investasi hukum terpadu tidak ingin kecolongan dengan melakukan berbagai upaya untuk dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada bapak Presiden RI, Menteri ATR/BPN dan Mentri PUPR agar permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan secara tuntas dan berkeadilan, akhirnya menuai jawaban yang memuaskan meskipun salah satu tim satgas investasi hukum sempat mengalami koma karena desakan padatnya masyarakat yang berada dipasar senggol.
Saat dikonfirmasi kepada”Drs. H. Syamsuar, M.Si.”yang sekarang menjabat sebagai DPR-RI Dapil Riau saat berada pada kunjungan rombongan bapak RI 1, Kita sudah ajukan permohonan penyelesaian dan pencairannya kepada pihak kementerian terkait pada tahun 2023 dengan SK Gubernur Nomor : Kpts.7478/XI/2023, tunggu aja untuk prosesnya”Ujarnya singkat.
Dilain sisi ketika dikonfirmasi Komisi 1 Legalitas DPRD Provinsi Riau”Eddy A. Mohd Yatim, S.Sos, M.Si”Memaparkan, Kami sudah panggil kemarin baik masyarakat maupun Kanwil BPN dan Kepala BPN Bengkalis-Dumai, Siak dan Pekanbaru (daerah terdampak). Terkait ganti rugi lahan tol ada dananya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) dan sebagian lagi ada yang masih berproses menunggu pelepasan dari Dirjen Keuangan Negara karena lahan itu dianggap sebagai aset negara”Ucapnya.
Kami juga sudah mendesak agar segera diselesaikan melalui pembentukan tim percepatan.
Jadi penyelesaian masalahnya memang di Jakarta”Tutupnya.(Arnawadi)