LENSARIAUNEWS.COM |PEKANBARU – Informasi bakal banyak pimpinan OPD yang akan di evaluasi Pj Wali Kota Pekanbaru dalam waktu dekat ini.
Kabar tersebut menjadi buah bibir yang menimbulkan opini warga, ada yang mengatakan tak patuh pada pimpinan, hingga kurang maksimalnya melaksanakan tugas dan tak mencapai target akhir tahun.
Seorang warga Pekanbaru, inisial Zh mengutarakan hal ini kepada media ini.
“Menurut saya ini bukan semata untuk penyegaran semata, tetapi karena Pejabat Wali Kota telah menimbang terkait pencapaian mereka pada akhir tahun 2023 kemarin,” sebut Zh.
Contoh saja Kepala Dinas DLHK yang masih segar dalam ingatan pada berita pertengahan bulan Desember 2023 lalu yang dicopot dari jabatannya.
Ini kan sangat krusial bagi daerah, juga kita pantau terkait informasi pencapaian total kinerja Pekanbaru ditahun 2023 tak berani dibuka ke publik.
“Selain itu juga saya pribadi menilai banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang bersinergi dan lambat jalankan arahan Pj,” ujarnya.
INI TANGGAPAN BEBERAPA KEPALA OPD
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso SSTP MSi, merespon terkait evaluasi tersebut mengatakan dirinya sebagai bawahan siap ditempatkan dimana saja.
“Sebagai bawahan kita siap saja ditempatkan dimana saja, karena kewenangan ada dipimpinan. Kami tidak berhak menilai pimpinan,” jawabnya pada media ini.
Selanjutnya untuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Dr M Jamil MAg MSi juga tidak memberi respon
Menariknya, Evaluasi M Jamil justru mendapat dukungan dari Ketua DPP Gerakan Sungguh Suara Sejati (GASS), Rinto RG.
“Beliau ini masih menjadi sorotan terkait dugaan kepemilikan harta fantastis pasca menjabat Sekdako (Sekretaris Daerah Kota) Pekanbaru dijaman Wali Kota Firdaus,” bebernya, Rabu (24/1).
Sama halnya seperti M Jamil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru juga memilih bungkam saat dikonfirmasi. Terakhir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Zuhelmi Arifin juga bungkam menanggapi kabar evaluasi ini.
Demikian deretan konfirmasi kepada beberapa Kepala OPD dari 20 nama yang beberapa hari lalu daftar evaluasi tersebut telah diserahkan kepada Kementrian Dalam Negeri.(red)
