LENSARIAUNEWS.COM/Siak–Ratusan warga Kecamatan Tualang dan Maredan Barat, Kabupaten Siak demo DPRD Riau. Mereka menolak perpanjangan HGU PT SIR, Jumat (03/11/23).

Peserta demo DPRD Riau tersebut dengan tegas menyatakan penolakan  perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Surya Intisari Raya (PT SIR), sebelum ada penyelesaian hak-hak kemitraan sebesar 20 persen. Sesuai amanah Undang-Undang No. 39 Tahun 2014.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Riau, Heri Ismanto dalam pernyataannya meminta DPRD Riau memberikan pendampingan kepada warga ke Kementerian ATR/BPN, untuk melakukan evaluasi ulang terhadap perpanjangan izin HGU PT Surya Intisari Raya (Group First Resource).

Peserta demo DPRD Riau menduga bahwa perpanjangan izin HGU PT SIR sarat dengan manipulasi data dan skandal suap.

“Fakta adanya skandal suap dalam perpanjangan HGU PT SIR ini terang benderang terungkap dalam persidangan mantan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Riau, M Syahrir. First Resource Group, termasuk PT SIR, diduga memberikan uang ‘pelicin’ senilai Rp 15 miliar untuk memuluskan perpanjangan izin HGU mereka,” ujar Heri Ismanto.

Heri juga menambahkan bahwa dugaan kongkalikong dalam perpanjangan HGU PT SIR melibatkan berbagai pihak. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Bahkan oknum BPN juga diduga terlibat dalam memperkosa hak-hak masyarakat.

Dalam aksi unjukrasa tersebut, warga yang ikut demo DPRD Riau juga meminta pencabutan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dimiliki oleh First Resource Group, sehingga perusahaan tersebut tak bisa lagi mengekspor CPO mereka.

Mereka menganggap bahwa perusahaan ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang hak masyarakat 20 persen.

“Ada pelanggaran HAM yaitu perampasan Ruang Hak Hidup Masyarakat adat dan Masyarakat yang ada di sekitar PT SIR, Grup First Resource,” ujar Heri.

Mereka mengancam akan mengkampanyekan kampanye “CPO Berdarah” hingga sertifikat ISPO dan RSPO First Resource Group dicabut jika perusahaan tersebut tidak memenuhi tuntutan mereka.

“Kami bukan meminta secara gratis, kami tidak ingin mengemis. Kami hanya minta kemitraan, jika tidak ada lahannya, kami bersedia dalam bentuk lain yang sesuai nilainya dengan hak kemitraan 20 persen. Kami hanya tuntut undang-undang ditegakkan. Kami telah menjaga perusahaan selama ini, mereka boleh cari kaya, tetapi jangan sampai kami hanya dapat debu, dapat asap, dan air sungai yang tercemar oleh limbah perusahaan,” tegas Heri Ismanto.

Dalam aksi tersebut, tak ada satupun anggota DPRD Riau yang menemui pengunjukrasa. Pihak sekretariat DPRD Riau menyatakan anggota DPRD Riau hari ini sedang melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing.

Mereka berjanji minggu depan akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Maredan Barat dan Tualang dengan DPRD Riau.

“Dikarenakan sudah ada kesepakatan akan dilakukan RDP maka kami hormati kesepakatan itu. Namun jika tidak terlaksana minggu depan kami akan datang dengan seribu massa dan siap bertenda di kantor DPRD Riau,” ungkap Heri dengan nada kesal.
(FM)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *