LENSARIAUNEWS.COM – Pekanbaru – Disinyalir bermoduskan Kelompok Tani (Poktan) Negara kebocoran uang belasan Miliar. Kadis Dinas Pertanian dan Perikanan kota Pekanbaru, PTPH Provinsi Riau dan bank Riau ungkap begini!
Sangat mencengangkan, bukan setahun ataupun dua tahun ternyata sudah sekitar 15 tahun lebih pengembalian pinjaman sebabkan kerugian negara masih belum terealisasi.
Dalam temuan BPK Perwakilan provinsi Riau Nomor 137.8/LPH/XVII.PEK/04/2021.
Bantuan Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan(PMEK) yang digulirkan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau melalui Dinas Pertanian dan Perikanan kota Pekanbaru pada tahun anggaran 2001 dan 2002 kepada 31 Poktan.
Sebanyak 10 Poktan di tahun anggaran 2001, dan 21 Poktan di tahun 2002 dengan kerugian Negara sekitar Rp.11 Miliar.
Berdasarkan surat Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada 27 Juli 2021 dengan nomor 940/DIS PTPH-KEU/1911 ditujukan kepada Kepala PTPH kota Pekanbaru untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK Provinsi Riau dan Surat Gubernur Riau Nomor 772.EKO-KP/1813 tanggal 14 Juli 2021.
Tertuang didalam data jika masing-masing Poktan menerima PMEK rata-rata senilai Rp.400juta/kelompok.
Namun berdasarkan informasi, aktivitas keberadaan kelompok tani ini diduga fiktif karena tak berjalan sebagaimana kelompok tani yang murni menjalankan kegiatan bertani.
Menurut data ditahun 2022 dari pinjaman dana Rp.11,2 miliar yang digulirkan, hanya Rp.1,3 miliar dana yang baru dikembalikan sejak tahun jatuh tempo 2007.
Dalam data administrasi hanya Poktan DS I, yang terdata hampir melunasi pinjaman senilai Rp.675 juta dengan pengembalian Rp.498 juta.
Dari hasil temuan tersebut,BPK RI menyurati dinas Pertanian Provinsi Riau, Beranjak dari temuan tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Pertanian dan perikanan kota Pekanbaru untuk dapat ditindak lanjuti dan menelusuri keberadaan Poktan yang menerima uang pinjaman ratusan juta dari program PMEK.
Saat dikonfirmasi pada Senin, 31 Juli 2023, Kadis PTPH kota Pekanbaru drh. M Firdaus M.Si mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan data tentang Poktan tersebut.
Kemudian data yang mereka dapat terkait tindaklanjut terhadap hasil temuan BPK itu pihaknya telah mengirimkan data ke Provinsi.
Namun, Firdaus tak dapat merincikan secara pasti dari 31 kelompok tani yang ada. Kelompok tani mana yang masih ada dan yang berpotensi aktif untuk mengembalikan pinjaman ini.
“Provinsi minta bantuan Pemko menelusuri kelapangan terkait pinjaman 2021 dan 2002 ini, ternyata kita dapati banyak yang sudah meninggal, termasuk ada yang sudah bubar, terus ada yang masih ada orangnya,” terangnya, Senin (31/7).
Setelah 2021 itu permintaan provinsi, sekarang tidak ada lagi. “Dan kita tetap, kalau menemukan kelompok yang ini tolong di ingatkan, karena mereka meminjam di Bank Riau,” sebutnya.
Kemudian terkait temuan BPKP Riau untuk ditahun 2022, Firdaus menyampaikan tak ada lagi dikeluarkan dalam LHP terupdate.
Firdaus juga menyampaikan jika mungkin saja situasi saat itu Dinas Pertanian ikut membantu.
“Mungkin saat itu, tapi belum tahu persisnya, Dinas Pertanian saat itu ikut membantu kelompok-kelompok ini, nah yang mencairkan itu bank Riau langsung ke kelompok tani,” bebernya.
Kemudian ketika ditanyakan terkait pihak yang melakukan kontrol dan siapa nama Kadis masa itu, Firdaus menyampaikan belum mengetahui.
“Saat itu bukan saya yang menjabat dan sekarang saya hanya meneruskan saja surat itu,” pungkas Firdaus.
Sementara Kadis PTPH provinsi Riau Ir Syahfalefi M.Si saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya hanya meneruskan saja surat temuan BPK tersebut dan yang harus di konfirmasi adalah pihak Bank Riau Kepri serta pihak kabupaten/kota.
Saat ditanya terkait verifikasi Poktan yang akan mendapat bantuan apakah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Ia mengatakan itu domain dinas kabupaten/kota.
“Kita hanya memfasilitasi saja dan yang berhak adalah Bank Riau Kepri sebagai pihak yang memberi pinjaman, pasti pihak bank punya data-data pinjama tersebut, Kan pihak Poktan nya tanda tangan pastinya,” sampainya. **
