LENSARIAUNEWS.COM | PEKANBARU – Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (BPS), jumlah penduduk miskin mencapai 300 jiwa. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kurangnya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota.
Pada era kepemimpinan Walikota sebelumnya, Firdaus MT, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan.
Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 30,40 jiwa, dan meningkat menjadi 32,73 jiwa pada tahun 2021 menjelang berakhirnya masa jabatan Firdaus.
Penyebab kenaikan kemiskinan tersebut adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) gulung tikar, serta terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat itu.
Namun, dalam enam bulan kepemimpinan Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru, kenaikan angka kemiskinan mencapai 300 jiwa, yang merupakan angka yang sangat mengkhawatirkan.
Meskipun pemerintah pusat memberikan stimulus ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19, upaya tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan di Kota Pekanbaru.
Jumlah penduduk miskin kini mencapai 35,98 jiwa, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, di Kabupaten Kampar, angka kemiskinan berhasil menurun sebesar 2% selama masa jabatan Pj Bupati Kampar Kamsol pada tahun 2022.
Kenaikan angka kemiskinan di Pekanbaru disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya implementasi program pemerintah untuk membantu usaha mikro masyarakat.
Selain itu, rendahnya jumlah lowongan kerja di sektor swasta juga ikut berkontribusi terhadap masalah ini.
Namun, sebagai Pj Walikota Pekanbaru, fokus Muflihun lebih terarah pada pembangunan infrastruktur jalan, yang belum memberikan solusi yang signifikan terhadap masalah kemiskinan.
Kepala BPS Provinsi Riau, Misfaruddin, menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Pekanbaru pada September 2022 mencapai 493.130 orang.
Menurutnya, faktor penyebab utama adalah penurunan pertumbuhan ekonomi di Riau. Perekonomian pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 4,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada triwulan I-2022 yang tumbuh sebesar 3,73.
Terkait informasi ini, pihak pemkot melalui PJ Walikota Muflihun SSTP MAP serta Sekdako Indra Pomi ST MT, tak memberikan respon.
Sehingga pertanyaan publik terkait langkah mengentaskan kemiskinan di kota Pekanbaru menimbulkan misteri terhadap kemampuan kinerja Pemkot kedepan. **
