LENSARIAUNEWS. COM/Dumai,Riau,”- Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan (LBH – CLPK) yang beralamat di Jalan Regency Baru, Blok AA1, No 46, Lt. 2, RT 003/RW 005, Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang-Banten, mewakili klienya WH (22) dan T (53) Mempraperadilankan Kapolres Dumai.

Menurut Advokat/Pengacara, Kuasa Pajak dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan (LBH – CLPK) Muhammad Ally Mustain, S.H., M.H. yang didampingi M. Aslam Fadli, S.H.I., CTA., CT., CIRP. serta Muhammad Sutrisno, S.H. pada selasa 23 Mei 2023 kepada wartawan menyampaikan, bahwa atasnama klienya Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LBH.CLPK/DPN/SKK/IV/2023, tertanggal 20 April 2023; pada hari Jumat 28 April 2023 telah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A terhadap Kapolres Dumai, Cq. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Kota Dumai, Atas penetapan klienya sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan, di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf e Juncto dengan dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf e, dengan menggunakan muatan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Perpu No. 2 Tahun 2022, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh Kepolisian Resort Kota Dumai, Cq. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Kota Dumai.

Lanjut Advokat/Pengacara di LBH – CLPK mengatakan, penetapan klienya sebagai tersangka itu tidak sah, karena tidak pernah klienya diperiksa sebagai calon tersangka atas apa yang seperti di tuduhkan oleh Kapolres Dumai melalui Kasat Reskrimum Polres Dumai tersebut, sebagaimana diketahui oleh pemohon.

Tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai calon tersangka termohon berdasar pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/IV/2023/SPKT/RES DUMAI/POLDA RIAU yang di terima oleh Termohon pada tertanggal 15 April 2023, selanjutnya setelah Pemohon I di minta keterangan yang menyebut nama Pemohon II, akhirnya Pemohon II di hubungi oleh Pihak Termohon melalui telpon seluler, sehingga hadir memenuhi panggilan tersebut.

Setibanya di Pemohon II di hadapan Termohon, lalu di mintai keterangan sebagai tersangka tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu, hal itu diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka tertanggal 15 April 2023.

Kemudian keesokan harinya terbit Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/63/IV/RES.5.6./2023 tertanggal 16 April 2023 terhadap Pemohon I, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/64/IV/RES.5.6./2023 tertanggal 16 April 2023 terhadap Pemohon II.

Artinya status tersangka terhadap Pemohon, telah di tetapkan oleh Termohon sebelum memberi keterangan, sebagaimana tertuang pada bagian Judul surat yang di kirim Termohon kepada Penaehat Hukum Pemohon melalui pesan Whatsapp tertuang, berita acara pemeriksaan tersangka, tertanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.25 WIB.

Oleha karena itu kita mengajukan praperadilan terhadap Kapolres Dumai dikarenakan penetapan klienya sebagai tersangka tidak sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 ayat (1), Status tersangka hanya dapat di tetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang di laksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Pada ayat (2) untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tentukan melalui gelar perkara.

Begitu juga berdasarkan Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berhubung penerapan peraturan perundang-undangan dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan Tindak Pidana Khusus – Lingkungan Hidup, sehingga wajib menghadirkan Pihak Polisi Khusus Kehutanan pada proses gelar perkara, sebagai instansi yang telah di beri kewenangan khusus atas dugaan tindak pidana perusakan hutan.

Namun oleh penyidik tidak menghadirkan pihak kepolisian kehutanan dalam pada proses gelar perkara klien kami,’cetusnya.

Jika kita perhatiian pada Pasal 1 angka 2 “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulan bukti yng dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Dan di kutip Menurut Yahya Harahap (ibid, hal 102) “tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada Penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sehingga setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan, maka penyelidik harus mendatangi Tempat Kejadian Perakara/TKP, guna menyesuaikan antara laporan, keterangan terlapor dan tempat kejadian perkara; 16. Bahwa setelah Pemohon I di mintai keterangan yang telah di berhentikan di tengah jalan oleh Pihak Kodam 1 Bukit Barisan, selanjutnya di tahan bersama bersama 1 (satu) unit kendaraan yang bermuatan arang, yang mana arang tersebut di duga hasil olahan kayu yang berasal dari kawasan hutan secara illegal, sehingga keesoan harinya pada tanggal 15 April 2023 dini hari, setelah Pelapor memberikan keterangan di SPKT Polres Kota Dumai, Pemohon I di serahkan kepada Termohon, untuk di lakukan pemeriksaan, guna menemukan terpenuhinya unsur perbuatan tindak pidana.

Bahwa sebelum Pemohon I di mintai keterangan, Termohon telah menerbitkan pentepan tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II, ini jelas bertentangan dengan pasal 66 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang status tersangka.

Artinya penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon, tidak berkesesuaian dengan Hukum Acara Pidana, yang seharusnya di mulai dari tahap Penyelidikan-Gelar Perkara-Penyidikan-selanjutnya Penetapan tersangka, sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah Prematur sehingga di nyatakan batal demi hukum.

Bahwa dalam tahap pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka, Termohon menerapkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi di sengaja atau tidak tindakan Termohon bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana di jelaskan dalam 54 Juncto Pasal 55 lebih ke Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Dengan uraian di atas maka semakin jelas dan terang bahwa tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan dalam menjalankan tahap penyelidikan dan Penyidikan melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana, karena telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebelum di lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dan tidak mendudukan Pemohon sebagaimana warga Negara lainnya, yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan hal mencari keadilan (tidak menunuk dan/atau tidak memberi ruang kepada Pemohon untuk menunjuk Penasehat Hukum sebelum di lakukan pemeriksaan sebagai tersangka) sehingga segala bentuk ketetapan oleh Termohon termasuk dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, harus di batalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo. di Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A,”harapnya.( L, Sinaga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *