LENSARIAUNEWS.COM | PEKANBARU — Subdit IV Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersangka yang diduga sebagai operator alat berat dan tukang catat dalam kasus penambangan tanah urug (tanah timbun) tanpa izin atau ilegal di daerah Tenayan Raya, Pekanbaru.

Adapun, kedua orang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu, HH (21) selaku operator alat berat dan RK (54) selaku Teli/tukang catat sekaligus pemilik lahan.

Kanit 3 Subdit IV, Ditreskrimsus Polda Riau, AKP Meki Wahyudi mengatakan, bahwa penangkapan 2 (dua) orang tersangka atas adanya laporan masyarakat tentang aktifitas penambangan tanah urug (tanah timbun) tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang terjadi di Tenayan Raya, Pekanbaru.

” sedangkan menurut Kabid Humas Polsa Riau Nandang Mukminin Kamis, (11/05/2023), kepada media bahwa Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau beserta anggota lainnya menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug (tanah timbun) tanpa adanya izin usaha pertambangan dari instansi terkait. Dan setibanya dilokasi tim melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut,”

Sedangkan menurut AKP Meki juga katakan hal yang sama di depan awak media.

Selanjutnya sesampai di lokasi, tim penyidik Krimsus polda riau membawa kedua orang tersangka beserta barang bukti ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut. ucapnya.

Adapun Barang Bukti yang diamankan saat dilokasi diantaranya, 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zaxis Forester PC 210 warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan besar warna kuning corak batik.

” Jadi, selain kedua tersangka yang dibawa dan diamankan, tim juga membawa barang bukti untuk proses lebih lanjut,” katanya.

Adapun Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka yaitu Pasal 158 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *