LENSARIAUNEWS.COM | Selat Panjang – Direktorat Intelkam Polda Riau melalui Kanit 3 Subdit Politik AKBP DODI melakukan kunjungan silaturahmi dengan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti, Drs. Sukirno, MA, Kamis (06/04/2023)
Silaturahmi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk menjaga kondusifitas kamtibmas ditengah masyarakat dan menjaga kondusifitas pelaksanaan roda pemerintahan pasca adanya kisruh pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Meranti yang marak diberitakan pada media sosial akhir ini.
Dalam pertemuan tersebut AKBP DODI berharap kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat meredam permasalahan dan memberikan klarifikasi kepada berbagai pihak sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan dapat berdampak pada kondusifitas kamtibmas serta terganggunya roda pemerintahan baik di tingkat Kabulaten maupun tingkat desa.
Diwaktu yang sama Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti, Drs. Sukirno, MA menyatakan terimakasih atas kedatangan dan perhatian dari pihak Polda Riau yang telah memperhatikan pemerintah Kabupaten Meranti khususnya dinas PMD.
Disampaikannya bahwa dirinya juga terkejut atas adanya pemberitaan terkait stadmen dari oknum kepala desa yang menyatakan akan menutup kantor desa atas tidak adanya pencairan ADD oleh Pemerintah Kabupaten Meranti dan atas hal tersebut dirinya langsung memanggil yang bersangkutan dan meminta klarifikasi, dalam pertemuan tersebut yang bersangkutan menyatakan perkataan tersebut hanya gurauan atau candaan semata, karena hari yang dinyatakan ditutup tersebut memang merupakan hari libur nasional.
Atas hal tersebut pihak PMD Kepulauan Meranti juga sudah melayangkan surat imbauan kepada seluruh kades se-Kepulauan Meranti agar tidak menutup kantor desanya dan harus melakukan pelayanan sebagaimana mestinya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa sebetulnya bukan gaji yang tidak dibayarkan, namun masih dalam tahap proses. Dan gaji itu akan dibayarkan satu bulan gaji dan tiga bulan biaya operasional kantor dan terkait polemik tersebut pihak PMD berharap agar para kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan di Meranti saat ini. Kita juga sudah berikan pemahaman kepada kades-kades agar jangan sampai dilakukan penutupan kantor.
Terkait pembayaran gaji satu bulan dan operasional tiga bulan sudah disampaikan oleh seluruh kades di Kepulauan Meranti agar segera mempersiapkan proposal pencairannya dan untuk saat ini ada beberapa yang sudah dibayarkan dan ada yang belum dibayarkan dengan alasan yang sudah dibayar terlebih dahulu mengirimkan persyaratannya, untuk yang belum memenuhi persyaratan tersebut belum dapat diproses.
Polemik permasalahan ini sudah kita rapatkan, agar ini semuanya jelas dan tidak ada tuding menuding dan salah menyalahkan agar bijak dalam menyikapinya. Yang jelas intinya kita minta jangan sampai kades menutup kantor desanya karena itu untuk pelayanan masyarakat. Dan saya rasa kades di Meranti ini bijak dan profesional dalam menyikapi masalah ini.
Kegiatan kunjungan dan silaturahmi ini berjalan dengan rasa kekeluargaan dan keakraban untuk mewujudkan kondusifitas kamtibmas di wilayah Kab. Kep. Meranti terlebih tahun 2024 akan dilaksanakannya Pemilu oleh sebab itu semua pitensi konflik diharapkan dapat diredam sedemikian mungkin.(ril)