IMG_20230401_163056

 

 

LENSARIAUNEWS.COM |Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) telah menjadwalkan pemanggilan klarifikasi terkait asal usul kekayaan terhadap sejumlah pejabat, buntut dari aksi pamer kemewahan yang viral di media sosial. Salah satu pejabat daerah yang akan diklarifikasi yakni Sekdaprov Riau SF Hariyanto.

“Iya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan Sabtu (1/4/2023).

Pahala menjelaskan soal Sekda Riau SF Hariyanto dan Pj Bupati Bombana Burhanuddin bakal diklarifikasi KPK.

Namun Pahala belum memerinci hari pelaksanaan klarifikasi kepada kedua pejabat tersebut. Klarifikasi asal usul kekayaan SF Hariyanto dan Burhanuddin akan dilakukan pada pekan depan oleh jajaran Direktorat LHKPN KPK.

“(Hari pemeriksaan) belum aku cek ke direktoratnya,” katanya.

Nama SF Hariyanto memang tengah menjadi sorotan usai istrinya viral karena istrinya, Adrias, memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Namun Hariyanto telah buka bicara dan berdalih barang-barang sang istri itu palsu alias KW.

Adrias juga sering memamerkan momen liburan ke Eropa dan mengenakan barang bermerek, seperti tas Gucci, tas Hermes, dan sepeda Brompton.

“Masalah tas ini saya pun sedih juga. Kan mereka lihat ini disandingkan totalnya Rp 420 juta, padahal hanya Rp 2-5 juta beli di ITC Mangga Dua di Jakarta,” kata Anto di rumah dinas sambil memperlihatkan tas-tas yang viral.

Dia mengatakan barang-barang itu disebut mahal karena dipakai istrinya. Dia merasa istrinya difitnah terkait pamer barang-barang itu.

“Kalau istri saya yang pakai, pasti dibilang mahal. Ini tidak ada satu pun yang asli ya, artinya itu fitnah. Silakan ke tokonya ITC Mangga Dua lantai 1, dicek benar nggak,” imbuhnya.

KPK menyatakan sedang menelusuri soal harta para pejabat yang keluarganya viral pamer hidup mewah. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pejabat itu terdiri dari pegawai Setneg, Ditjen Hubla Kemenhub, hingga kepala daerah.

“Beberapa dari Kemenkeu, dari kepala daerah, tetapi semua berdasarkan informasi dari masyarakat,” kata Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2023).

“Di samping itu ada kepala daerah, bupati, dan PJ. Lantas beberapa dari masyarakat kita sedang dalami yang Setneg dan Hubla,” sambungnya.

Dia tak menyebut detail identitas para pejabat tersebut. Pahala mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi jika diperlukan.

“Minggu depan merespons informasi dari masyarakat yang bertubi-tubi, jadi yang pertama akan dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pegawai Ditjen Pajak. Yang angkanya LHKPN-nya selalu sama, itu kan dari masyarakat,” katanya.

Lantas yang naiknya tinggi kita konfirmasi ulang bahwa yang naiknya tinggi karena menerima klaim dari asuransi. Jadi kita tidak lanjutkan. Tapi yang punya perusahaan konsultan pajak itu akan kita klarifikasi,” sambungnya.(ril)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *