LENSARIAUNEWS.COM | PELALAWAN – Bupati Pelalawan H. Zukri Misran menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Unaudited) Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Riau Indria Syzinia di Pekanbaru, Senin ((13/3/2023).

Turut hadir, Sekda Drs. T. Mukhlis.M.Si Kepala BPKAD Davidson Saharuddin. SH. MH, dan Kepala inspektorat H.A. Karim, SH. M.Si, Sekwan Masri. S.Pd.MM dan Staff BPKAD Selain Bupati Pelalawan Zukri, Bupati Rohil dan Walikota Dumai juga turut menyerahkan LKPD tersebut.

Atas diserahkannya LKPD tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri Misran mengucapkan terimakasih kepada BPK Riau yang telah menerima laporan tersebut, Bupati mengatakan LKPD tersebut disampaikan tepat waktu dan siap diperiksa secara rinci oleh tim pemeriksa BPK.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Riau yang mana dalam penyusunan LKPD ini mendapat bimbingan dan arahan agar laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap H. Zukri Misran

H. Zukri Misran menambahkan, Pelalawan telah sebelas kali berturut-turut meraih peringkat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Riau. Dengan pengalaman yang ada itu, Bupati berharap Pelalawan dapat kembali meraih opini WTP.

“Kami sadari memang masih banyak kekurangan dalam membuat laporan ini dan kami pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan kinerjanya terutama dalam membuat laporan agar bisa mempertahankan opini WTP lagi,” ungkap Bupati.

Sementara itu Kepala BPK Riau Indria Syzinia dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemkab Pelalawan, Rohil dan Dumai yang secara tepat waktu telah menyampaikan LKPD tahun 2022.

Selain itu, Indria Syzinia juga mengapresiasi tiga kabupaten tersebut pada tahun sebelumnya meraih opini WTP. Diharapkannya, prestasi tersebut dapat dipertahankan masing-masing daerah agar uang yang dikelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya.

“Dengan peringkat WTP tersebut, jajaran pemerintah daerah seharusnya bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya yang lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.(ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *