Lensariaunews.com,(ROHIL)-Di jaman era reformasi ini masih ada juga temuan Lembaga Suwadaya Masyarakat Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional (LSM PKR-N) ketua Alex sitorus ,usaha yg melanggar hukum seperti penampungan mafia cpo dan inti sawit ilegal di kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan hilir.

Pemerintah selalu mendenggungkan bahwa hukum adalah panglima dan di atas segalanya,namun pada mafia cpo dan inti sawit seolah-olah kebal hukum,ujar Alex Sitorus.

Penegakan hukum belum menertipkan giat ” kencing” minyak crude palm oil(CPO) dan inti sawit yang masih beroperasi.

Seperti terpantau ketua lsm pkr-n Rokan hilir dan awak media di lokasi sampai saat ini masih berjalan lancar.

Ketua lsm pkr-n kabupaten Rokan hilir Alex Sitorus mengatakan,” bukan hanya di kecamatan tanah putih aja yang terpantau ,tapi ada juga pemilik penampungan mafia cpo dan inti sawit ilegal juga, yang lain masih banyak di jalan lintas Riau.

Aksi penampungan kencing minyak cpo dan inti Sawit ini sudah bisa di katakan pencurian , dan sangat merugikan negara dan tidak juga membayar pajak dan biaya retribusi.

Maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mafia cpo ilegal ,kata Alex Sitorus.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak.

Dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 372 KUHP.

Pasal 372 KUHP yang berbunyi ,penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di acam karena penggelapan .

Dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindakan pencurian pokok seperti yang di atur pasal 372 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum dan unsur objektif yaitu.

Mengaku sebagai milik sendiri ,sesuatu barang ,seluruh atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya.

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata ,” ujar Alex Sitorus.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *