Lensariaunews.com,(Jakarta)- Tengku Nazir Sultan Siak Ke XIII Sri Paduka DYM Sultan Assayidis Syarif Nazir Abdul Jalil Syaifuddin salah seorang Narasumber Simposium Nasional Raja, Ratu dan Sultan se-Nusantara dan undangan lainnya di gelar 22-24 Februari 2023 di Hotel Grand Paragon Jakarta.

Dalam kesempatan terdebut Tengku Nazir didampingi Datuk 50 Seri Junjungan DR. M.Yusuf SH.MH.dari Kesultanan Siak dan Datuk H. Yan Faizal menghadiri acara yang mengambil Thema Symposiun : “Legenda dan Realita Seputar Penyerahan Kedaulatan dan Aset Kerajaan-Kesultanan di Awal Proklamasi Kemerdekaan RI”.

Demikian dilaporkan Kepala Bagian Administrasi Kesultanan Siak, Dr.H. Misri Hasanto M.Kes Minggu (26/2/ 2023) di Pekanbaru.

Ketua Umum LKPASI Datuk Juanda Ketua penyelenggara acara mengatakan Simposium ini merupakan tindaklanjut dari Simposium Tahun 2022 dan Maklumat Para Raja Sultan,Ratu, bentuk menagih janji Presiden RI Joko Widodo ketika menerima Raja, Sultan,Ratu di Istana Bogor Tahun 2018 yang lalu.

Dimana saat itu Presiden RI ini berjanji akan mengembalikan dan memfasilitasi Hak hak Masyarakat Adat Nusantara jika ada Datanya.

Datuk Juanda menuturkan sebagai Dasar hukum Simposium ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 224 Tahun 1961 bahwa Tanah Swapraja diambil alih peruntukannya dibagi 3 yaitu kepada :

Pemerintah, Masyarakat eks pemilik tanah Swapraja yang diambil kepemilikannya oleh Pemerintah dan Masyarakat diberikan ganti rugi kepada Ahli Waris atau pemiliknya.

Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 18 Tahun 2021 membuka ruang Tanah Swapraja dikembalikan kepada penerus Swapraja dengan syarat dikelolanya sendiri.

Pada kesempatan ini, Sultan Siak Ke XIII bergelar Sri Paduka DY,MM Assayidis Syarif Nazir Abdul Jalil Syaifuddin diberikan waktu sebagai narasumber di forum tersebut.

Dalam sambutannya,Sultan Siak XIII ini berharap Pemerintah Indonesia mengakui hak Masyarakat Adat Daerah sesuai dengan sejarah Raja- raja, kesultanan, ratu dan kepala Suku Adat masing-masing Daerah.

Sultan juga berharap agar Pemerintah Indonesia memberikan Daerah Istimewa (swapraja) kepada Daerah dengan Masyarakat Adat yang memiliki adat dan budaya khusus/Istimewa, sesuai dengan PP Nomor 224 tahun 1961 dan PP Nomor 18 tahun 2021.

Disamping itu juga meminta Pemerintah Indonesia melibatkan Masyarakat Adat melalui Raja-Raja, Sultan, Ratu maupun Kepala suku Adat dalam mengelola aset komunal Istana, Tanah Adat, Harta dan Barang
warisan, Adat dan Budaya Daerah masing-masing, sebagai bagian budaya Nasional.

Kesultanan Siak bersama dengan Pemerintah Indonesia atas kesadaran Sultan sendiri dan mendapat Daerah Istimewa (swapraja) pada Tahun 1950.

” Sebagai kepala daerah swapraja ditunjuk langsug Sultan Syarif Kasim ll oleh Presiden Soekarno saat itu dengan tunjangan jabatan 4.000 rupiah saat itu, ” ujarnya.

“Namun Swapraja Siak saat ini hilang entah kemana dan tak jelas keberadaannya,salah satu bukti jasa yang diberikan oleh kerajaan Siak, Sultan Siak berjasa besar menyumbang 13 juta Golden kepada Pemerintah Indonesia sebagai modal awal kemerdekaan ” Tambah Datuk Dr. Misri Hasanto.

” Untuk itu segera kembalikan Daerah Istimewa (swapraja) Siak yang telah ada sejak Tahun 1950 sebagai upaya Pelestarian Adat Budaya Melayu Riau dan Kepulauan Riau, ” Tutur Sultan dengan semangat.

Presiden RI Joko Widodo mengutus staf Ahli Kepresidenan DR Ali Muchtar Ngabalin untuk membuka Simposium dan menerima Petisi Raja, Ratu dan Sultan se-Nusantara.

Dalam sambutannya Ngabalin siap menerima Petisi ini dengan prosedur sesuai konstitusi Negara.

Disaat yang bersamaan DR.Ali Muchtar Ngabalin berkesempatan lansung mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-3 LKPASI dengan memotong Tumpeng ulang Tahun didampingi Ketua Umum LKPASI Datuk Juanda, Ketua Dewan Pendiri LKPASI Prof DR Juajir S, dan Sekjen LKPASI DR Ruliah SH MH serta para Raja, Sultan dan Ratu yang hadir.

Narasumber lainnya Prof. DR.Juajir S Kertanegara SH MH sekaligus sebagai Ketua Dewan Pendiri LKPASI dalam pemaparan Makalahnya dengan Tema : Rekonstruksi Eksistensial Masyarakat Adat Nusantara Untuk Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Rakyat merekomendasi agar Pemerintah RI seyogyanya merespon secara positif tuntutan para Pemangku Adat Nusantara dengan membentuk Peraturan Presiden RI yang mengatur : Revitalisasi Keraton sebagai Pemajuan Kebudayaan Nusantara, pengelolaannya dikembalikan kepada Pemangku Masyarakat Adat dengan dukungan anggaran Pemerintah (APBD/APBN).

Tentang pemberian Fasilitasi dan kemudahan dalam rangka Sertifikasi Tanah Ulayat, Tanah Suku, dan Tanah Swapraja dengan status Hak Komunal masyarakat Adat Kerajaan/Kesultanan. Serta Penetapan Partisipasi Interest dan atau kompensasi dan atau dalam penyertaan modal Masyarakat Adat Kerajaan/Kesultanan, Tutur Prof Dr Juajir saat tampil memaparkan makalahnya.

Peserta Simposium yang hadir lebih dari 200 terdiri dari Para Raja, Sultan, & Ratu sebanyak 50 orang, Perwakilan DPW LKPASI se-Indonesia, undangan, Tokoh Nasional, Tokoh Adat, ada juga dari Luar Negeri, diantaranya Perwakilan Kerajaan Ingris dan Belanda. Sehingga acara Symposium ini juga diliput secara Nasional dan Internasional.

Penulis Datuk : H.Yan Faisal
Reporter Srnior/Penasehat Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *